indocita magazine

BPMIGAS – KKKS IKUTI FORUM INVESTASI JAWA TENGAH

iwan2003 — Mon, 30 Nov 2009 05:34:21 +0000

SOLO– Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) ikut serta dalam Central Java Investment Business Forum yang digelar di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah pada 18-19 November lalu.

Dalam sambutan pembukaan, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo mengatakan, pemerintah Jawa Tengah siap mendukung dan memberikan kenyamanan untuk para investor yang akan berinvestasi di bidang Infrastruktur, agrobisnis, migas, tambang batubara, properti, dan manufaktur. Pihaknya akan memberikan kemudahan dalam proses perijinan mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten.

Terkait pengelolaan industri migas, Bibit berharap BPMIGAS dan kontraktor KKS yang beroperasi di Jawa Tengah dapat memberikan sosialisasi pengelolaan sumur tua.

“Supaya Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah dapat ikut serta dalam kegiatan industri usaha hulu migas,” kata Bibit.

Dia berharap, forum tersebut membuka peluang bagi kabupaten/kota yang ada di Jateng untuk menjaring investor dan mengembangkan investasi di daerah. Total nilai proyek yang ditawarkan dari 35 kabupaten/kota yang ada di provinsi ini mencapai Rp 10,7 triliun.

(sumber : bpmigas)

SOSIALISASI SUMUR TUA WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA

iwan2003 — Mon, 30 Nov 2009 05:32:45 +0000

(Pekanbaru) BADAN Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) melakukan sosialisasi pengusahaan sumur tua di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (23/11). Kegiatan dihadiri sekitar 40 peserta yang berasal dari pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) dari daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Kepala Perwakilan BPMIGAS Sumatera Bagian Utara, Muliawan mengatakan, acara dilakukan agar pihak-pihak terkait mempunyai kesamaan interpretasi, persepsi, dan cara pandang terkait pengusahaan sumur tua. “Peraturan Menteri ESDM sudah detail menjelaskan. Tapi kerap kali ada perbedaan karena belum tersosialisasikan dengan baik,” kata dia. Dalam pertemuan tersebut, terungkap masih ada kendala dalam inventarisasi sumur-sumur tua yang dimiliki kontraktor kontrak kerja sama. Di sisi lain, BUMD/KUD masih menunggu daftar sumur-sumur tua untuk ditindaklanjuti. BPMIGAS berharap, kedua belah pihak berperan aktif dan saling memberi masukan. Pasalnya, jika sumur-sumur idle tersebut dimanfaatkan, maka dapat berkontribusi terhadap produksi minyak nasional. “Daerah pun bisa merasakan hasilnya,” kata Muliawan.

(sumber : bp migas)

BPMIGAS DORONG PERCEPATAN PROYEK GAS MASELA

iwan2003 — Sun, 22 Nov 2009 12:18:20 +0000

BPMIGAS DORONG PERCEPATAN PROYEK GAS MASELA

JAKARTA- Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) terus berupaya mendorong dan membantu percepatan pelaksanaan proyek gas Masela yang dioperasikan INPEX Indonesia. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat membantu upaya peningkatan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia dari kawasan terpencil, serta akan memberikan benefit tambahan baik bagi penerimaan negara. Kepala BPMIGAS, R Priyono menjelaskan, masalah yang terus berkembang dalam proyek strategis tersebut harus ditangani secara bijak. Salah satunya, isu mengenai permintaan Pemerintah Indonesia untuk melakukan studi guna mengkaji alternatif lain yang secara teknis maupun ekonomis layak bagi pengembangan proyek gas Masela. Hal itu disampaikan pada Saat perkenalan manajemen baru INPEX di Grand Ballroom, Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (16/11). Hadir dalam acara tersebut, Presiden Direktur Inpex Corporation, Naoki Kuroda, Presiden Direktur Inpex Indonesia, Shunichiro Sugaya, dan para pejabat di lingkungan Departemen Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) dan BPMIGAS. Lebih lanjut Priyono menegaskan, meski lokasi proyek relatif jauh dari wilayah daratan, berkembangnya otonomi daerah membuat pemerintah daerah setempat masih terus berkeinginan untuk tetap mendapatkan peluang participation interest dari proyek tersebut. Belum lagi lokasi proyek berada di daerah gempa, sehingga keadaan ini sangat rentan terhadap kerusakan fasilitas proyek yang dibangun. Priyono berharap manajemen INPEX yang baru mampu menjembatani komunikasi yang lebih baik antara BPMIGAS dan Departemen ESDM. Kerja sama yang lebih baik akan berimplikasi suksesnya pelaksanaan pembangunan lapangan gas blok Masela, yang terletak di laut Laut Arafura. “BPMIGAS siap bekerja sama dengan komitmen yang tinggi untuk mendukung investasi INPEX di Indonesia,” kata dia.

Mengakomodir Keinginan Kalangan Perbankan, BP Migas akan Merubah Pola Kontrak

iwan2003 — Tue, 27 Oct 2009 13:26:50 +0000

JAKARTA. BPMigas-Kontraktor KKS memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak sumberdaya nasional yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan usaha hulu migas, seperti Penyedia Barang/Jasa bagi para Kontraktor KKS dan Perbankan nasional secara kompetitif.

Saat ini, rencana investasi dari para Kontraktor KKS produksi tahun 2009 adalah sebesar US$12,944 miliar, direncanakan sebesar US$3,37 miliar dialokasikan untuk pengeboran sekitar 1.273 sumur. Dengan nilai investasi sebesar itu, BPMIGAS-Kontraktor KKS mengharapkan adanya keterlibatan Bank BUMN untuk menjadi sumber dana bagi kegiatan-kegiatan pemboran yang dijalankan oleh penyedia barang/jasa di KKKS tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan drilling rig di Indonesia.

Keterlibatan perbankan nasional dalam pembiayaan kegiatan hulu migas masih minim. Perbankan nasional masih melihat proyek pengeboran migas tidak ekonomis karena periode kontraknya yang pendek (3 tahun) sedang kalangan perbankan menginginkan pola kontrak jangka panjang (multiyears) minimal 5 hingga 10 tahun.

Kepala BP Migas mengatakan, untuk mengakomodir keinginan kalangan perbankan tersebut maka, BP Migas akan mengubah pola kontrak pengadaan rig pengeboran migas dari jangka pendek menjadi multiyears yang pelaksanaannya dilakukan per satu kawasan yang terdiri dari beberapa wilayah kerja.

Perubahan pola kontrak seperti yang diinginkan kalangan perbankan tersebut memungkinkan perbankan untuk mengucurkan kredit, serta pemakaian rig lebih efisien karena jumlah rig yang digunakan menjadi lebih sedikit. (ESDM)

Disepakati Target Produksi Minyak 2010 Menjadi 965.000 bph

iwan2003 — Tue, 27 Oct 2009 13:25:44 +0000

JAKARTA. Dalam rapat dengar pendapat antara Pemerintah dengan Komisi VII DPR RI DPR, Senin (24/8) lalu disepakati target produksi minyak bumi tahun 2010 naik menjadi 965.000 bph. Kenaikan sebesar 5000 barel per hari ini berbeda dari rapat sebelumnya dimana target produksi untuk RAPBN 2010 sebesar 960.000 barel per hari.

Kesepakatan target produksi sebesar 965.000 bph ini sesuai dengan Nota Keuangan yang dibacakan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Paripurna tanggal 3 Agustus 2009.

Kepala BP Migas, R Priyono menjelaskan, kenaikan target produksi dimungkinkan karena terjadinya kenaikan produksi Pertamina EP yang semula sekitar 122.000 barel per hari menjadi 138.000 barel per hari. Selain itu, peningkatan produksi juga terjadi dari lapangan Offshore Northwest Java (ONWJ) yang dibeli Pertamina dari BP sebesar 6.000 barel per hari.

Kepala BP Migas menambahkan, tambahan produksi minyak juga ditargetkan dari Blok Cepu yang dikelola MCL Cepu sebesar 15.000 barel per hari dari sebelumnya 5.000 barel per hari serta Blok Tangguh Train II yang akan mulai beroperasi Oktober mendatang.

Untuk peningkatan produksi Blok Cepu, Kepala BP Migas menegaskan, harus dilakukan seperti yang sudah direncanakan, dan Exxon Cepu sudah berkomitmen bahwa pada akhir Desember nanti akan men-deliver minyak sebagaimana yang sudah direncanakan.

Hadir mewakili pemerintah dalam rapat dengar pendapat tersebut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Direktur PT Pertamina Karen Agustiawan, Direktur PLN Fahmi Mochtar, Kepala BP Migas R Priyono, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono serta Dirjen LPE J Purwono.

BP Migas Tandatangani Nota Kesepahaman Terkait Penggunaan Kandungan Lokal Pada Industri Migas

iwan2003 — Tue, 27 Oct 2009 13:24:06 +0000

JAKARTA. BP Migas kembali melakukan kerjasama dengan institusi lain untuk meningkatkan penggunaan kandungan lokal pada industri migas (local content). Mengambil tempat di Pusat Pengambangan Industri Komatsu, Cilincing, Jakarta Utara, BP Migas menandatangani Nota Kesepahaman dengan Departemen Perindustrian, (21/8). BP Migas memberikan prioritas lebih penggunaan kandungan lokal pada industri migas bukan hanya sebatas penggunaan SDM atau barang lokal, namun harus lebih luas dan besar. Kebijakan ini ujar Kepala BP Migas untuk mendorong industri nasional tumbuh dan berkembang serta berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala BP Migas Priyono, Direktur Industri Permesinan Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA), Anshari Bukhori dan Dirjen Industri Alat transportasi dan Telematika (IATT), Budi Dharmadi disaksikan langsung oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Tujuan dari penandatanganan tersebut adalah untuk meningkatkan penggunaan alat berat, permesinan, serta penggunaan kapal dan bangunan lepas pantai produksi dalam negeri dalam kegiatan usaha migas. Dalam kesempatan sebelumnya pada acara Inspiring Talk bertema ‘Indonesia Incorporate’ yang diadakan oleh Ikatan Ahli Teknologi Perminyakan Indonesia (IATMI) di Jakarta, Rabu (22/7), Kepala BP Migas mengharapkan 50% dari seluruh proyek migas menggunakan kandungan lokal, hal ini sudah menjadi kebijakan BP Migas. Karena lanjut Beliau, sistem bagi hasil dalam industri migas adalah sistem yang di-reimburs oleh negara. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Departemen Perindustrian tersebut melengkapi kerjasama yang telah dilakukan BP Migas dengan institusi terkait lainnya seperti, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia dan BPPT. Untuk pendanaan kegiatan usaha migas Kepala BP Migas menyatakan, saat ini keterlibatan perbankan nasional masih minim, kegiatan usaha migas selama ini mendapatkan pendanaan dari kalangan perbankan maupun lembaga keuangan asing. Karena itu BP Migas telah membuka dialog intensif dengan kalangan perbankan nasional. Menurutnya pendanaan dalam industri migas tergolong aman untuk dibiayai oleh perbankan nasional. Terutama untuk Wilayah Kerja (WK) yang sudah mendapatkan Plant Of Development (POD) maupun kegiatan pengembangan lapangan yang resikonya tergolong rendah. (ESDM)

Pertamina Siapkan “Go Public” 2013

iwan2003 — Mon, 26 Oct 2009 17:13:28 +0000

Jakarta, (ANTARA News) – PT Pertamina (Persero) jajaki kemungkinan menjual saham perdana kepada publik (IPO) pada 2013. “Ya… kita siapkan untuk IPO,” kata Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, di Kantor Kementerian Negara BUMN, Jakarta, Senin. Meski begitu Karen tidak merinci lebih lanjut proses dari rencana tersebut, termasuk berapa besar saham yang akan dilepas kepada publik. Karen yang baru menjabat sebagai orang nomor satu di Pertamina sejak Februari 2009 ini masih belum bersedia merinci detil soal IPO tersebut. Saat dicegat sejumlah wartawan ia hanya tersenyum-senyum, tanpa banyak bicara. Ia bahkan memberi jawaban kepada wartawan dari balik kaca mobil, sehingga informasi yang diberikan menjadi tidak jelas. Meski begitu, isyarat IPO perusahaan migas plat merah ini sudah disampaikan Karen sepekan sebelumnya (19/10). Seusai Rapat Umum Pemegang Saham Karen menuturkan, Pertamina awal 2010 akan menjadi perusahaan Terbuka Non Listing (Public Non Listed Company). Pertamina telah menyelesaikan audit laporan keuangan periode 2003-2005 sebagai syarat menjadi perusahaan terbuka non listing. Dengan begitu, Pertamina menjadi perusahaan terbuka yang didaftarkan di Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), tetapi tidak menjual saham di lantai bursa. “Setelah menjadi perusahaan terbuka non listing dalam tiga tahun berikutnya Pertamina bisa “go public”, tandasnya. Menurut informasi berkembang, atas rencana IPO tersebut, Pertamina telah menunjuk Mandiri Sekuritas dan Melidarsa sebagai penasehat keuangan

Pembahasan PP Cost Recovery, DESDM Ajukan 2 Usulan

iwan2003 — Sat, 24 Oct 2009 10:23:08 +0000

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cost Recovery masih digodok Departemen ESDM dengan Departemen Keuangan. Departemen ESDM telah mengajukan 2 usulan untuk menyelesaikan item yang belum selesai dibahas. Item yang belum selesai dibahas tersebut adalah permasalahan penunjukan tim auditor independen dan masa pemberlakuan aturan. Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo akhir pekan lalu mengemukakan, terkait masalah tim auditor independen, pihaknya mengusulkan agar menggunakan tim auditor yang sudah ada saat ini yaitu BPKP dan BPK. Jika memang terpaksa membentuk tim lain, maka tim tersebut haruslah ditunjuk bersama oleh Departemen ESDM dan Depkeu. Sementara mengenai masa pemberlakuan, Departemen ESDM mengusulkan agar aturan tersebut hanya diberlakukan pada kontrak kerja sama baru, bukan kontrak lama. “Kita kan juga harus menghargai kontrak. Jadi diusulkan diberlakukan untuk kontrak baru,” kata Evita. Diharapkan RPP Cost Recovery sudah dapat diselesaikan pada akhir tahun 2009 dan dapat digunakan untuk anggaran tahun 2010.

Kesadaran Terhadap Perubahan Iklim, Tidak Bisa Ditawar-tawar Lagi!

iwan2003 — Wed, 14 Oct 2009 16:27:47 +0000

Masalah perubahan iklim saat ini menjadi topik aktual dibicarakan dunia Internasional, baik yang maju maupun berkembang, termasuk di Indonesia tentunya. Dari Bangkok, Thailand, telah berlangsung pertemuan Negara maju dan berkembang membahas masalah bersama ini (29/9-9/10). Tingkat penggunaan bahan bakar fosil (minyak bumi, gas, dan batu bara) menjadi sumber penyebab perubahan iklim yang dari waktu ke waktu terus meninggi.

Indonesia menjadi Negara yang cukup concern terhadap masalah ini. Indonesia giat terlibat dalam pembahasan-pembahasan masalah perubahan iklan ini. Dua instansi yang berhubungan dengan isu ini, KLH dan DESDM berperan aktif dalam upaya meminimalisir dampak perubahan iklim. Tentu saja dengan kebijakan masing-masing instansi.

Untuk DESDM sendiri Agustus lalu telah melakukan pertemuan dengan Asosiasi Dinas Pengelola Energi dan SDM dan LH membahas efisiensi energi untuk merespon perubahan iklim. Kementrian Lingkundan Hidup ( KLH), sudah mengeluarkan kebijakan melalui Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim yang dianggap cukup signifikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Dana A. Kartakusuma, Staf Ahli Menteri LH Bidang Tekhnologi Pembangunan Berkelanjutan kepada INDOCITA,…. “KLH ini kan sudah menerbitkan rencana aksi nasional perubahan iklim”

Pemakaian energi fosil yang tinggi di belahan dunia menyebabkan percepatan terhadap perubahan iklim. Para ilmuwan telah bersepakat atas hal ini. “Energi yang dibakar selama ini utamanya berasal dari minyak bumi, gas dan batu bara sehingga meningkat tajam emisi gas rumah kacanya” tukas Dana kembali. Namun Dana tidak merinci apa visi misi Indonesia dalam pertemuan Bangkok tersebut. “Saya sendiri ada di Indonesia” pungkasnya. *(hasrul-indocita)*

Permen Perpanjangan Kontrak Difinalisasi

iwan2003 — Mon, 12 Oct 2009 03:59:49 +0000

Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman dan Syarat-syarat Perpanjangan Kontrak Kerja Sama (KKS) difinalisasi di Gedung Migas, Jumat (9/10). Finalisasi aturan yang setelah ditetapkan nantinya akan menjadi acuan perpanjangan kontrak kerja sama ini, dipimpin Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo dan dihadiri oleh Staf Ahli Menteri ESDM bidang Informasi dan Komunikasi Kardaya Warnika, Staf Ahli Menteri ESDM bidang Kemasyarakan dan Kelembagaan M. Teguh Pamudji dan staf khusus Menteri ESDM Rahmat Sudibyo serta wakil dari Tim Peningkatan Produksi Migas. Hal yang dibahas dalam finalisasi tersebut adalah peran serta PT Pertamina terhadap lapangan migas yang tengah diajukan perpanjangannya. Saat ini, terdapat 6 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang telah mengajukan perpanjangan kontrak yaitu Camar Resourches Canada untuk Blok Bawean Laut Jawa, JOA Pertamina-Kodeco untuk Blok Offshore West Madura, PT Medco E&P Malaka untuk Blok A Nanggroe Aceh Darussalam, Husky Oil (Madura ) Ltd untuk Blok Madura Strait, PT Medco E&P Indonesia untuk Blok South Sumatera Central Sumatera Area dan Total E&P Indonesia untuk Blok Mahakam. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dihadapan Komisi VII DPR beberapa waktu lalu mengemukakan, banyak KKKS mengajukan perpanjangan kontrak kerja sama jauh hari sebelum masa kontrak berakhir dengan alasan untuk kepastian investasi. Misalnya, wilayah kerja Mahakam yang dikelola Total Indonesia dimana kontraknya baru akan berakhir 2017 mendatang. “Padahal, menurut para ahli perminyakan yang tergabung dalam Tim Peningkatan Produksi Migas, perpanjangan kontrak tidak harus demikian. Kontrak dapat diperpanjang satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir,” jelas Purnomo. Permen tentang perpanjangan kontrak ini disusun dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi migas serta menjaga kelangsungan investasi di suatu wilayah kerja migas. (source : http://www.migas.esdm.go.id/)